Perangkat Organisasi Koprasi

Dalam melaksanakan kegiatannya koperasi dilengkapi dengan perangkat organisasi. Berdasarkan pasal 21 UU No. 25 Tahun 1992 terdapat 3 (tiga) perangkat organisasi koperasi, yaitu: rapat anggota, pengurus, dan pengawas.

a. Rapat Anggota

Rapat anggota dalam koperasi merupakan suatu lembaga atau institusi, bukan sekadar forum rapat. Kedudukan rapat anggota secara hukum tercantum dalam pasal 22 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan:

1.       Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

2.       Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.

Rapat anggota dibedakan menjadi 2 macam :

1)                  Rapat anggota biasa : rapat anggota tahunan dengan tujuan untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus.Batas waktu pelaksanaan yaitu paling lambat enam bulan setelah tahun buku lampau.

2)                     Rapat anggota luar biasa : rapat anggota yang diadakan apabila dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada para rapat anggota. Rapat ini diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran

 Dalam pelaksanaan rapat anggota, setiap keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Keputusan yang diambil dalam rapat anggota mengikat semua anggota dan pengurus untuk ditaati dan dilaksanakan. Menurut pasal 23 UU No. 25 Tahun 1992, rapat anggota menetapkan butir-butir berikut ini.

1)      Anggaran dasar.

2)      Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.

3)      Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.

4)      Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta

5)      pengesahan laporan keuangan.

6)      Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.

7)      Pembagian sisa hasil usaha.

8)      Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

Yang Mempunyai Hak Suara Dalam Rapat Anggota

                 Pada umumnya hanya para anggota joperasi yang mempunyai hak suara dalam rapata anggota. Tapi dalam pengaturan hak suara diadakan pembedaan antara hak berbicara dan hak bersuara dalam pengambilan keputusan

                 Yang berhak berbicara: para anggota, anggota pengurus, pengawas menurutketentuan atau tata cara yang ditetapkan dalam rapat dan yang termasuk ruang lingkup tugasnya sebagai alat perlengkapan organisasi. Peninjau dapat diberi kesempatan berbicara yang ditetapkan dalam peraturan tata tertib Rapat Anggota.

                 Yang berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan pada saat rapta anggota hanya para anggota.

Pengambilan Keputusan Dalam Rapat Anggota

        Keputusan Rapat Anggota sangat penting dan bersifat mengikat bagi semua anggota, pengurus, dan pengawas koperasi sebab itu cara pengambilan keputusan dalam rapat anggota harus dilaksanakan secara seksama. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 24 ayat 1 UU No. 25/1992, keputusan rapat anggota koperasi diambil berdasarkan musywarah diantara para anggotanya dalam upaya mencapai mufakat.

        Apabila dalam musyawarah untuk mencapai mufakat tidak mencapai keputusan  maka sesuai dengan bunyi ayat 2 UU No. 25/1992, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara , setiap anggota hanya mempunyai hak satu suara.

b. Pengurus Koperasi

Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Masa jabatan pengurus ditentukan dalam anggaran dasar (AD) yaitu paling lama 5 tahun. Jika pengurus telah habis masa jabatannya dapat di pilih kembali. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota dan bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota.

Tugas dan wewenang pengurus telah diuraikan secara rinci dalam pasal 30 UU No. 25 Tahun 1992.

1) Pasal 30 Ayat 1

Tugas pengurus koperasi sebagai berikut:

1.       mengelola koperasi dan usahanya,

2.       mengajukan rancangan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan serta belanja koperasi,

3.       menyelenggarakan rapat anggota,

4.       mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,

5.       menyelenggarakan pembukuan dan inventaris secara baik, dan

6.       memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

2) Pasal 30 Ayat 2

Wewenang pengurus koperasi seperti berikut ini.

1.       Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.

2.       Memutuskan untuk menerima atau menolak anggota baru dan memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

3.       Melakukan tindakan untuk kepentingan koperasi sesuai dengan tanggung jawab dan keputusan rapat anggota.

4.       Dapat mengangkat pengelola koperasi dengan persetujuan rapat anggota.

c. Pengawas Koperasi

Pengawas koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota, maka pengawas bertanggungjawab kepada rapat anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar (AD).

Tugas dan wewenang pengawas koperasi telah diatur dalam pasal 39 UU No. 25 Tahun 1992.

1) Tugas Pengawas Menurut Pasal 39 Ayat 1

1.       Mengawasi dan meneliti segala macam catatan kekayaan koperasi dan kebenaran pembukuan keuangan.

2.       Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.

3.       Membuat laporan tertulis.

4.       2) Wewenang Pengawas Menurut Pasal 39 Ayat 2

5.       Meneliti catatan yang ada pada koperasi.

6.       Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.