koperasi dalam berbagai struktur pasar

Berbagai bentuk pasar memiliki keterkaitan dengan koperasi, yaitu bagaimana peranan koperasi tersebut terhadap berbagai bentuk pasar. Untuk itu maka kita akan mencoba membahas hal tersebut .

• Pasar persaingan sempurna

Dalam pasar persaingan sempurna koperasi harus memiliki kemampuan inovatif superior dan harus mampu bersaing dalam hal biaya. Jika koperasi bisa selangkah lebih cepat dan lebih maju barulah koperasi dapat memperkenalkan produknya di antara pesaing-pesaingnya. Struktur pasar yang paling banyak digunakan oleh para ahli ekonomi sebagai dasar analisis dan  perencanaan suatu perekonomian ,adapun cirri-cirinya:

1.     Adanya penjual dan pembeli sangt banyak

2.    Produk dijual adalah sejenis

3.    Perusahaaan bebas masuk pasar dan keluar

4.    Dan para pembeli dan penjual memiliki informasi yang sempurna

Dalam struktur persaingan pasar sempurna ,harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan(demand) dengan penawaran(supply),oleh sebab itu ,perusahaan yang bersaing dengan pasar persaingan pasar sempurna disebut  (price taker)jadi apabila koperasi  menjual produknya ke pasar  yang mempunyai  struktur  bersaing sempurna,maka koperasi hanya dapat mengikuti harga pasar sebagai harga jual produknya .dia tidak akan dapat  mengpengaruhi harga,walaupun  seluruh  produk anggotanya  dikumpul dan dijual; melalui koperasi.

• Pasar monopoli

Dalam pasar monopoli koperasi harus memiliki kemampuan inovasi yang lebih tinggi, koperasi juga harus mampu mengurangi biaya transaksi lebih rendah dibandingkan dengan biaya perusahaan lain dan koperasi harus bisa mewujudkan keunggulan-keunggulan lain yang belum pernah ada. Pasar monopoli adalah bentuk struktur pasar dimana hanya ada satu perusahaan penjual dan produk dipasar yang bersangkutan,adapun beberapa cirri-ciri pasar monopoli ,yaitu:

1.     Perusahaan penjual atau menghasilkan produk hanya satu

2.    Tidak ada produk subsitusi dengan produk lainnya]

3.    Konsumen produk lebih banyak dan bebas bersaing

4.    Bebas masuk /keluar passer

·         Hubungan pasar dengan koprasi

Manajemen Koperasi Indonesia (Sudarsono & Edilius, 2002) dirangkum adanya 3 hubungan yang penting dalam lingkungan koperasi, yaitu hubungan kepemilikan, hubungan pelayanan dan hubungan pasar,Hubungan antara koperai dengan pasar  merupakan kegiatan ekonomi dan bergabung dalam kelompok koperasi,maka activitas ekonominya telah presentasikan oleh perusahaan koperasi ,sehingga perusahaan inilah yang berhubungan dengan pasar bertujuan untuk memenuhi kebutuhan  para individu anggotanya didlihat dari sisi produksi dan komsumsi ,anggota koperasi dikelompokan menjadi koperasi produsen dan koperasi konsumen.pasar tempat dimana pertemuan antara pembeli dan penjual untuk bertransaksi ,bedasarkan sifat dan bentuknya pasar terbagi menjadi dua jenis pasar persaingan sempurna  dengan pasar persaingan tak sempurna yaitu monopoli,persaingan monopolistic,dan oligopoly.

SISA HASIL USAHA

PENGERTIAN SHU

arti dari sisa hasil usaha dalam koperasi atau yang lebih dikenal dengan (SHU) koperasi. SHU Koperasi adalah sebagai selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total revenue ) atau biasa dilambangkan (TR) dengan biaya-biaya atau biaya total (total cost) dengan lambang (TC) dalam satu tahun waktu. Lebih lanjut pembahasan mengenai pengertian koperasi bila ditinjau menurut UU No.25/1992, tentang perkoperasian, pasal 45 sebagai berikut:

SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan

RUMUSAN PEMBAGIAN SHU

Perumusan :

SHU = JUA + JMA, dimana

SHU = Va/Vuk . JUA + Sa/Tms . JMA

Dengan keterangan sebagai berikut :

·         SHU : sisa hasil usaha

·         JUA : jasa usaha anggota

·         JMA : jasa modal sendiri

·         Tms : total modal sendiri

·         Va : volume anggota

·         Vak : volume usaha total kepuasan

·         Sa : jumlah simpanan anggota

PRINSIP-PRINSIP PEMBAGIAN SHU KOPERASI

Seorang anggota berkewajiban berpartisipasi dalam setiap transaksi bisnis di koperasinya. Sering dengan prinsip-prinsip koperasi, maka anggota berhak menerima sebagian keuntungan yang diperoleh koperasinya.
Agar tercermin asas keadilan, demokrasi, transpansi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip SHU sebagai berikut :

1. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota.
2. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.
3. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan.
4. SHU anggota dibayar secara tunai

Istilah sisa hasil-usaha atau SHU dalam organisasi badan usaha koperasi dapat dipandang dari dua sisi. Dari sisi pertama, SHU ditentukan dari cara menghitungnya yaitu seperti yang disebut di dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Perkoperasian. Sehingga SHU adalah merupakan laba atau keuntungan yang diperoleh dari menjalankan usaha sebagaimana layaknya sebuah perusahaan bukan koperasi

PEMBAGIAN SHU PER ANGGOTA

Pembagian SHU kesepakatan anggota

D. SHU Per Anggota

SHUA = JUA + JMA

Dimana :
SHUA = Sisa Hasil Usaha Anggota
JUA = Jasa Usaha Anggota
JMA + Jasa modal bingung


E. SHU Per Anggota dengan Model Matematika

SHUPa = Va  X  JUA + SA  X  JMA

`                                                            VUK                TMS

Dimana :
SHUPa : Sisa hasil usaha per anggota
JUA : Jasa usaha anggota
JMA : Jasa Modal Anggota
VA : Volume usaha anggota ( total transaksi anggota)
UK : Volume usaha total Koperasi ( total transaksi Koperasi)
Sa : Jumlah simpanan anggota
TMS : Modal sendiri total ( simpanan anggota total)

KOPERASI SEBAGAI BADAN USAHA

PENGERTIAN BADAN USAHA

Badan usaha atau perusahaan adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan sumber-sumber daya untuk tuuan memproduksi atau menghasilkan barang-barang dan jasa untuk dijual.

Badan usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis atau kesatuan organisasi yang terdiri dari faktor-faktor produksi untuk mendapatkan keuntungan. Badan usaha adalah rumah tangga ekonomi yang bertujuan mencari laba dengan faktor-faktor produksi.

KOPERASI SEBAGAI BADAB USAHA

 Badan usaha atau perusahaan adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengkoordinasikan sumber – sumber daya untuk tujuan memproduksi dan menghasilkan barang atau jasa

Maka:

-          Tunduk pada kaidah & prinsip ekonomi yang berlaku

-           Mampu menghasilkan keuntungan & mengembangkan org.&usahanya

-           Anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa

-           Memerlukan sistem manajemen usaha

TUJUAN PERUSAHAAN KOPERASI

·         Berorientasi pada profit oriented & benefit oriented

·         Landasan operasinal didasarkan pada pelayanan (service at a cost)

·         Memajukan kesejahteraan anggota adalah prioritas utama

Dalam fungsinya sebagai badan usaha, maka koperasi tetap tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan prinsip-prinsip dasar koperasi.  Dalam merumuskan tujuan perusahaan, perlu diperhatikan keseimbangan kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan, tujuan perusahaan tidak terbatas pada pemenuhan kepentingan manajemne seperti memaksimumkan keuntungan taupun efisiensi, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan pemilik, modal, pekerja, konsumen, pemasok (suppliers), lingkungan, masyarakat , dan pemerintah.

Dalam banyak kasus perusahaan bisnis, tujua umumnya didapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

·         Memaksimumkan keuntugan (Maximize profit)

·         Memaksimumkan nilai perusahaan (Maximize the value of the firm)

·         Memaksimumkan biaya (minimize profit)

PERMODALAN KOPERASI

Modal usaha terdiri dari modal investasi dan modal kerja. Adapun pengertian kedua istilah ini adalah sebagai berikut :

Modal investasi adalah sejumlah uang yang ditanam atau dipergunakan untuk pengadaan saranaoperasional suatu perusahaan, yang bersifat tidak mudah diuangkan (unliquid) seperti tanah, mesin, bangunan, peralatan kantor, dan lain-lain.

Modal kerja adalah sejumlah uang yang ditanam dalam aktiva lancar perusahaan atau yang dipergunakan untuk membiayai operasional jangka pendek perusahaan, seperti pengadaan bahan baku, tenaga kerja, pajak, biaya listrik, dan lain-lain.

SISA HASIL USAHA

Berikut ini diuraikan secara kompleks arti dari sisa hasil usaha dalam koperasi atau yang lebih dikenal dengan (SHU) koperasi. SHU Koperasi adalah sebagai selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total revenue ) atau biasa dilambangkan (TR) dengan biaya-biaya atau biaya total (total cost) dengan lambang (TC) dalam satu tahun waktu. Lebih lanjut pembahasan mengenai pengertian koperasi bila ditinjau menurut UU No.25/1992, tentang perkoperasian, Bab IX, pasal 45 adalah sebagai berikut:

• SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

• SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

• Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

• Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Anggota sesuai dengan AD/ART Koperasi.

• Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi.

• Semakin besar transaksi(usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima.

Dalam proses penghitungannya, nilai SHU anggota dapat dilakukan apabila beberapa informasi dasar diketahui sebagai berikut:

1.       SHU total kopersi pada satu tahun buku

2.       bagian (persentase) SHU anggota

3.       total simpanan seluruh anggota

4.       total seluruh transaksi usaha ( volume usaha atau omzet) yang bersumber dari anggota

5.       jumlah simpanan per anggota

6.       omzet atau volume usaha per anggota

7.       bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota

8.       bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota.

 terimakasih :)

PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN KOPERASI

1.      TAHAPAN PENDIRIAN KOPERASI

Tahap pendirian koperasi adalah kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan ekonomi dan usaha yang sama hal ini merupakan langkah awal  terbentuknya suatu koperasi.  Masyarakat yang seperti itulah yang akan sadar bahwa pentingnya koperasi dalam membantu  perekonomian  mereka. orang yang ingin mendirikan dan menjadi anggota koperasi harus mempunyai kegiatan atau kepentingan ekonomi bersama.

Tahapan pembentukan koperasi di indonesia menurut UU Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoprasian dapat digambarkan seperti bagan berikut :

• Kelompok masyarakat dari berbagai profesi

• Pemrakarsa pembentukan koperasi

• Penyuluhan dan pembentukan koperasi

• Pengurus dan pengawas

Secara rinci tahap pendirian koperasi ialah sebagai berikut  :

1.   Dua orang atau lebih bisa menghubungi  kantor koperasi diatas tingkatannya  umunya kantor koperasi tingkat II (kabupaten ) untuk mendapatkan suatu penjelasan awal tata cara pendirian koperasi yang baik dan benar.

2.  Prakarsa harus mengajukan proposal tetntang potensi anggota dan potensi di daerah masyarakat tersebut.

3.   Atas permohanan nomor 2 pejabat koperasi akan memberikan penyuluhan yang antara lain tentang tata cara pembetukan  koperasi secara baik dan benar.

4.   Rapat dan penyuluhan koperasi di harapkan dapat di hadiri oleh semua calon anggota koperasi dan rapat ini di pimpin oleh pemarkasa uang dan akan di damping oleh koperasi yang satu tingkat lebih dari koperasi yang ia dirikan.

5.    Sejak rapat anggota tersebut anggota koperasi telah dapat menjalankan aktivitas usahanya.

6.  Pengurus koperasi  di wajibkan mengajukan permohonan pengesahaan hukum ke kantor dinas koperasi setempat.

7.   Pejabat suku dinas setempat melakuakan verifikasi & penelitian atas kebenaran data yang di ajukan oleh pengurus koperasi yang telah bersangkutan.

8.   Untuk koperasi primer / sekunder yang wilayahnya operasinya lebih dari 2 daerah tingkat maka kantor koperasi tingkat 2 menyerahkan ke koperasi tingkat 1.

9.   Selanjutnya bila data yang di sampaikan telah sesuai dengan  ketentuan – ketentuan perundangan yang berlaku maka akta badan hukum tersebut di sampaikan kepada  pejabat suku dinas yang terkait.

Dan ada lagi tahap – tahapan pendirian koperas sebagai berikut :

1. Tahap awal pendirian koperasi

Ada kelompok orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama

Memiliki suatu tujuan yang sama untuk memperoleh kemudahan dalam usaha dan meningkatkan kesejateraan umum

Ada calon anggota sekurang-kurangnya 20 orang yang berada dalam wilayah kerja yang tidak terlalu jauh antara satu anggota dengan anggota lainya

Adanya seorang tokoh yang mampu menjadi pelopor pendirian koperasi

2. Tahap persiapan pendirian koperasi

Ada prakasa/tokoh dan pelopor pendiri koperasi dan keinginan yang kuat dari masyarakat calon anggota yang direalisasikan dalam bentuk panitia pembentukan pendiri koperasi

Mempersiapkan konsep dasar anggaran dasar koperasi, contoh konsep anggaran dasar dapat diminta dari departemen koperasi di daerah setempat.

Setelah bahan-bahan dipersiapkan, panitia pendirian koperasi mengundang calon anggota sekelompok orangnya sekurang kurangnya 20 orang, para penjabat pemerintah setempat dan kepala kantor koperasi setempat. Dalam undangan tersebut sudah ditentukan tempat, waktu rapat, dan susunan acara rapat.

3. Pelaksanaan Rapat Pendirian Koperasi

Dalam pelaksanaan rapat pendirian koperasi, minimal harus membahas agenda sebagai berikut.

Latar belakang pendirian koperasi

Maksud dan tujuan pendirian koperasi

Meminta persetujuan pendirian koperasi kepada peserta rapat

Perumusan dan penjelasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi. Dalam anggaran dasar sekurang kurangnya membuat hal-hal, seperti daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan bidang usaha, ketentuan menganai keanggotaan, rapat anggota, pengelolaan, permodalan, jangka waktu berdirinya, pembagian sisa hasil usaha, dan mengenai sanksi-sanksi.

Penetapan orang-orang yang menandatangani akta pendirian koperasi

Pemilihan dan pengangkatan pengurus dan pengawas koperasi

4. Tahap pelaporan dan pengajuan badan hukum koperasi

Setelah rapat pendirian koperasi selesai, penggurus yang terpilih mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti hasil keputusan rapat dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

membuat buku daftar anggota dan buku daftar pengurus

Membuat laporan secara tertulis tentang rapat pendirian koperasi kepada pemerintah setempat

Membuat dan mengajukan permohonan pengakuan badan hukum koperasi kepada kantor departemen koperasi setempat, biasanya berada di ibu kota kabupaten/kotamadya. Surat permohonan tersebut harus sebagai berikut:

Akta pendirian koperasi (rangkap 2).

Petikan berita acara rapat pembentukan koperasi yang memuat jumlah peserta rapat, jumlah anggata dan nama yang diberi kuasa untuk menandatangani akta badan hukum koperasi.

Neraca awal koperasi.

2.    DASAR PEMBENTUKAN

Orang yang mendirikan koperasi harus memahami maksud dan tujuan koperasi serta kegian yang dilaksanakan koperasi mampu meningkatkan pendapatan dan manfaat bagi mereka.
Yang harus diperhatikan :

orang yang ingin mendirikan dan menjadi anggota koperasi harus mempunyai kegiatan atau kepentingan ekonomi bersama, karena tidak semua orang bisa mendirikan atau menjadi anggota koperasi dengan penjelasan atau tujuan yang tidak menentu. Selain itu orang yang mendirikan koperasi juga termasuk dalam indikasi orang yang tidak cacat hukum, artinya tidak terlibat masalah.

Usaha yang dilaksanakan koperasi harus layak secara ekonomi, artinya bahwa usaha tersebut mampu untuk dikelola secara efisien dan mendapatkan keuntungan usaha dengan memperhatikan faktor – faktor tenaga kerja, modal dan teknologi.

Modal usaha yang tersedia harus mendukung usaha yang akan dilakukan, tidak tertutup kemungkinan untuk memperoleh bantuan, fasilitas dan pinjaman dari luar.

Kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang dilaksanakan agar tercapai efisiensi

2.    Persiapan pembentukan koperasi

Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah :

Orang - orang yang ingin mendirikan koperasi terlebih dahulu harus mendapatkan penyuluhan dari departemen koperasi, usaha kecil dan menengah. Sasarannya adalah agar mereka memahami dan mengetahui maksud dan tujuan pendirian koperasi. Termasuk apa saja bagian di koperasi itu, seperti manajemen, struktur organisasi, dsb.

Akan lebih baik diberi pelatihan kepada mereka yang berminat untuk mendirikan koperasi, sehingga mereka pun bisa berbagi pengalaman dari pelatihan itu kepada rekan – rekan mereka sehingga memperlancar dari pembentukan koperasi.

Setelah mereka menyadari arti dari koperasi itu, dengan keyakinan dan kesadaran mereka, tanpa adanya paksaan, maka mereka dapat mengikuti rapat pembentukan.

3.    Rapat Pembentukan

Setelah persiapan dibentuk, maka selanjutnya adalah rapat pembentukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Rapat pembentukan harus dihadiri oleh paling sedikit 20 orang peminat dan harus ada seorang/lebih yang memimpin dari peminat tersebut.

Karena pentingnya rapat pembentukan ini, selayaknya juga mengundang pejabat / petugas departemen koperasi, untuk membantu kelancaran rapat serta memberikan petunjuk dan dorongan agar tujuan koperasi tercapai.

-         Rapat membicarakan hal – hal yang berkaitan dengan koperasi seperti:

Tujuan pendirian koperasi

Usaha yang akan dijalankan

Penerimaan dan persayaratan keanggotaan dan kepengurusan

Penyusuan anggaran dasar

Menetapkan modal awal yang terdiri dari simpanan – simpanan

Pemilihan pengurus dan Badan Pemeriksa Koperasi

Penyusunan AD/ART harus memperhatikan dan berpegang teguh pada ketentuan yang ada. Tidak boleh bertentangan dengan Undang – Undang koperasi serta peraturan pelaksanaannya. Pada dasarnya hal – hal yang dimuat dalam AD/ART adalah sbb:

Nama, pekerjaan, serta tempat tinggal para pendiri

Nama lengkap dan nama singkatan dari koperasi

Lokasi koperasi dan daerah kerjanya

Maksud dan tujuan koperasi

Jenis dan kegiatan usaha yang akan dilakukan

Syarat – Syarat keanggotaan dan kepengurusan

Ketentuan mengenai hak, kewajiban dan tugas anggota

Ketentuan mengenai rapat – rapat anggota dan pengurus

Ketentuan mengenai modal, SHU, tanggungan anggota/koperasi, sisa kekayaan bila koperasi dibubarkan

Lain – lainnya sesuai dengan pembicaraan dalam rapat pembentukan yang dimaksud

Rapat harus menyepakati keputusan mengenai pembentukan koperasi, konsep AD/ART, modal awal, rencana kerja, serta pemilihan pengurus. Setelah rapat pembentukan selesai, pengurus koperasi yang bersangkutan wajib untuk membuat berita acara rapat pembentukan. Berita acara tersebut, konsep anggaran dasar yang telah disetujui rapat tadi, dan neraca awal koperasi, akan menjadi lampiran dari surat permohanan dan pengesahan badan hukum. Yang diajukan pengurus koperasi kepada pejabat koperasi setempat.

4.    Pengajuan Permohonan Untuk mendapatkan Pengesahan Hak Badan Hukum Koperasi

Untuk mendapatkan pengesahan  badan hokum koperasi, yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

departemen koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (PKM) yang bertempat tinggal/ berdomisili di wilayah koperasi yang akan dibentuk.

Para pendiri mengajukan permintaan pengesahan badan hukum kepada kepala kantor Permintaan pengesahan tersebut diajukan dengan lampiran sebagai berikut:

Dua rangkap akte pendirian, satu diantara bermaterai cukup

Berita acara rapat pembentukan

Surat bukti penyetoran modal sekurang – kurangnya sebesar simpanan pokok.

Di samping itu, pengurus harus menyediakan dan mengisi Buku Daftar Anggota dan Buku Pengurus yang merupakan bukti sahnya Keanggotaan dan Kepengurusan orang – orang yang telah tercantum, yang telah ditandatangani.

Setelah menerima surat permohonan tersebut, Pejabat koperasi setempat segera memberikan Surat tanda penerimaan yang telah ditandatangani dan diberi tanggal kepada pendiri / pengurus koperasi yang bersangkutan. Bersamaan dengan itu, pejabat segera mencatat koperasi tersebut kedalam Buku daftar Pencatatan yang telah tersedia

Jika surat permohonan yang diajukan tidak disertai dengan lampiran yang diperlukan atau disertai tapi tidak sempurna. Maka pejabat koperasi berhak untuk memberikan surat permohonan itu kembali agar diajukan lagi setelah dilengkapi atau disempurnakan.

5.    Pendaftaran Koperasi sebagai Badan Hukum

Setelah Surat tanda Penerimaan diberikan kepada koperasi yang bersangkutan, maka pejabat koperasi harus meninjau koperasi selambat – lambatnya 2 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan tadi. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui secara langsung apakah syarat pembentukan pendirian koperasi telah terpenuhi sesuai maksud dan tujuan atau tidak seperti yang telah disebutkan dalam anggaran dasar koperasi.

Atas dasar penelitian tersebut, maka Pejabat setempat bisa mengambil keputusan berupa meyetujui pembentukan koperasi, atau menunda / menolak pembentukan dan pemberian badan hokum koperasi

Jika ternyata memenuhi standar, maka pejabat akan meneruskan surat permohonan dari koperasi yang bersangkutan (ditambah rekomendasi pejabat beserta surat persetujuannya) kepada Pejabat yang berwenang untuk memberikan badan hukum koperasi.

Kepala Kantor Depertemen Koperasi dan PKM akan melakukan penelitian terhadap anggaran dasar Koperasi tersebut, terutama mengenai keanggotaan, permodalan dan kepengurusan.

Materi tersebut tidak boleh bertentangan terhadap Undang – Undang No. 25 tahun 1992

6.    Pengesahan Akte Pendirian

Dalam waktu selambat – lambatnya 3 bulan sejak surat penerimaan, Pejabat harus memberikan jawaban pengesahannya

Apabila pejabat yang berwenang untuk memberikan pengesahan badan hukum koperasi merasa keberatan, maka pendiri koperasi ahrus mengajukan banding selambat – lambatnya 3 bulan setelah surat penerimaan penolakan. Menteri harus memberikan keputusan akhir selambat – lambatnya 3 bulan setelah menerima surat banding tersebut. Keputusan menteri akan menjadi keputusan akhir.

Apabila pejabat menganggap bahwa sesuai standar, maka akta pendirian akan didaftarkan sesuai dalam Buku Daftar Umum yang disediakan khusus untuk keperluan itu pada kantor pejabat. Kedua buah akta pendirian tersebut dibubuhi tanggal, nomor pendaftaran, serta tanda tangan oleh pejabat atas nama Menteri.

Buku Daftar Umum serta Akta – akta yang disimpan dalam kantor pejabat, dapat dilihat secara cuma – Cuma oleh masyarakat umum. Sedangkan salinan atau petikan akta / Anggaran Dasar koperasi dapat diperoleh oleh yang bersangkutan dengan mengganti biaya salinan dan harus dilegalisasi oleh Pejabat Koperasi yang bersangkutan.

Badan hokum yang diperoleh memungkinkan koperasi untuk melaksanakan segala tindakan hokum termasuk hal pemilikan atas tanah dan bangunan, sebagai diatur dalam perundang – undangan tentang agraria, serta melakukan usaha – usaha yang meliputi seluruh bidang ekonomi.

Surat – surat yang diperlukan dalam rangka permohonan mendapatkan Badan Hukum Koperasi tersedia pada kantor koperasi setempat

Kegiatan usaha koperasi, merupakan penjabaran dari Undang Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 ayat (1). Dengan adanya penjelasan UUD 1945 pasal 33 ayat (1), koperasi berkedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) tertulis “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Pasal ini mengandung pengertian bahwa usaha bersama yang sesuai di negara kita adalah usaha yang didasarkan pada asas kekeluargaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

manajemen koperasi

Manajemen Koperasi

Manajemen Koperasi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan melalui usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.Untuk mencapai tujuan Koperasi, perlu diperhatikan adanya sistim Manajemen yang baik, agar tujuannya berhasil, yaitu dengan diterapkannya fungsi-fungsi Manajemen.

v  Fungsi-fungsi Manajemen menurut G Terry:

v  Planning (Perencanaan)

v  Organizing (Pengorganisasian)

v  Actuating (Penggerakan untuk bekerja)

v  Controlling (Pengawasan/Pengendalian)

dan lingkup keputusan masing-masing unsur manajemen koperasi adalah
sebagai berikut

a.Rapat Anggota merupakan pemegang kuasa tertinggi dalam menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Kebijakan yang sifatnya sangat strategis dirumuskan dan ditetapkan pada forum Rapat Anggota. Umumnya, Rapat Anggota diselenggarakan sekali setahun.

b.Pengurus dipilih dan diberhentikan oleh rapat anggota. Dengan demikian, Pengurus dapat dikatakan sebagai pemegang kuasa Rapat Anggota dalam mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan strategis yang ditetapkan Rapat Anggota. Penguruslah yang mewujudkan arah kebijakan strategis yang menyangkut organisasi maupun usaha.

c.Pengawas mewakili anggota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengurus. Pengawas dipilih dan diberhentikan oleh Rapat Anggota. OIeh sebab itu, dalam struktur organisasi koperasi, posisi Pengawas dan Pengurus adalah sama.

d.Pengelola adalah tim manajemen yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus, untuk melaksanakan teknis operasional di bidang usaha. Hubungan Pengelola usaha (managing director) dengan pengurus koperasi adalah hubungan kerja atas dasar perikatan dalam bentuk perjanjian atau kontrak kerja.

berikut adalah bagan struktur organisasi koperasi

Perangkat Organisasi Koprasi

Dalam melaksanakan kegiatannya koperasi dilengkapi dengan perangkat organisasi. Berdasarkan pasal 21 UU No. 25 Tahun 1992 terdapat 3 (tiga) perangkat organisasi koperasi, yaitu: rapat anggota, pengurus, dan pengawas.

a. Rapat Anggota

Rapat anggota dalam koperasi merupakan suatu lembaga atau institusi, bukan sekadar forum rapat. Kedudukan rapat anggota secara hukum tercantum dalam pasal 22 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan:

1.       Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

2.       Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.

Rapat anggota dibedakan menjadi 2 macam :

1)                  Rapat anggota biasa : rapat anggota tahunan dengan tujuan untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus.Batas waktu pelaksanaan yaitu paling lambat enam bulan setelah tahun buku lampau.

2)                     Rapat anggota luar biasa : rapat anggota yang diadakan apabila dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada para rapat anggota. Rapat ini diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran

 Dalam pelaksanaan rapat anggota, setiap keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Keputusan yang diambil dalam rapat anggota mengikat semua anggota dan pengurus untuk ditaati dan dilaksanakan. Menurut pasal 23 UU No. 25 Tahun 1992, rapat anggota menetapkan butir-butir berikut ini.

1)      Anggaran dasar.

2)      Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.

3)      Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.

4)      Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta

5)      pengesahan laporan keuangan.

6)      Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.

7)      Pembagian sisa hasil usaha.

8)      Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

Yang Mempunyai Hak Suara Dalam Rapat Anggota

                 Pada umumnya hanya para anggota joperasi yang mempunyai hak suara dalam rapata anggota. Tapi dalam pengaturan hak suara diadakan pembedaan antara hak berbicara dan hak bersuara dalam pengambilan keputusan

                 Yang berhak berbicara: para anggota, anggota pengurus, pengawas menurutketentuan atau tata cara yang ditetapkan dalam rapat dan yang termasuk ruang lingkup tugasnya sebagai alat perlengkapan organisasi. Peninjau dapat diberi kesempatan berbicara yang ditetapkan dalam peraturan tata tertib Rapat Anggota.

                 Yang berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan pada saat rapta anggota hanya para anggota.

Pengambilan Keputusan Dalam Rapat Anggota

        Keputusan Rapat Anggota sangat penting dan bersifat mengikat bagi semua anggota, pengurus, dan pengawas koperasi sebab itu cara pengambilan keputusan dalam rapat anggota harus dilaksanakan secara seksama. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 24 ayat 1 UU No. 25/1992, keputusan rapat anggota koperasi diambil berdasarkan musywarah diantara para anggotanya dalam upaya mencapai mufakat.

        Apabila dalam musyawarah untuk mencapai mufakat tidak mencapai keputusan  maka sesuai dengan bunyi ayat 2 UU No. 25/1992, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara , setiap anggota hanya mempunyai hak satu suara.

b. Pengurus Koperasi

Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Masa jabatan pengurus ditentukan dalam anggaran dasar (AD) yaitu paling lama 5 tahun. Jika pengurus telah habis masa jabatannya dapat di pilih kembali. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota dan bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota.

Tugas dan wewenang pengurus telah diuraikan secara rinci dalam pasal 30 UU No. 25 Tahun 1992.

1) Pasal 30 Ayat 1

Tugas pengurus koperasi sebagai berikut:

1.       mengelola koperasi dan usahanya,

2.       mengajukan rancangan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan serta belanja koperasi,

3.       menyelenggarakan rapat anggota,

4.       mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,

5.       menyelenggarakan pembukuan dan inventaris secara baik, dan

6.       memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

2) Pasal 30 Ayat 2

Wewenang pengurus koperasi seperti berikut ini.

1.       Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.

2.       Memutuskan untuk menerima atau menolak anggota baru dan memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

3.       Melakukan tindakan untuk kepentingan koperasi sesuai dengan tanggung jawab dan keputusan rapat anggota.

4.       Dapat mengangkat pengelola koperasi dengan persetujuan rapat anggota.

c. Pengawas Koperasi

Pengawas koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota, maka pengawas bertanggungjawab kepada rapat anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar (AD).

Tugas dan wewenang pengawas koperasi telah diatur dalam pasal 39 UU No. 25 Tahun 1992.

1) Tugas Pengawas Menurut Pasal 39 Ayat 1

1.       Mengawasi dan meneliti segala macam catatan kekayaan koperasi dan kebenaran pembukuan keuangan.

2.       Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.

3.       Membuat laporan tertulis.

4.       2) Wewenang Pengawas Menurut Pasal 39 Ayat 2

5.       Meneliti catatan yang ada pada koperasi.

6.       Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Prinsip -prinsip Koperasi

Prinsip prinsip koperasi

1. Prinsip Koperasi menurut Munker

Menurut Hans H. Munkner ada 12 prinsip koperasi yakni sebagai berikut.

·         Keanggotaan bersifat sukarela

·         Keanggotaan terbuka

·         Pengembangan anggota

·         Identitas sebagai pemilik dan pelanggan

·         Manajemen dan pengawasan dilakukan secara demokratis

·         Koperasi sebagai kumpulan orang-orang

·         Modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak dibagi

·         Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi

·         Perkumpulan dengan sukarela

·         Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan

·         Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi

·         Pendidikan anggota

2. Prinsip Koperasi menurut Rochdale

Prinsip ini dipelopori oleh 28 koperasi konsumsi di Rochdale, Inggris (1944) dan menjadi acuan bagi koperasi diseluruh dunia. Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut.

·         Pengawasan secara demokratis

·         Keanggotaan yang terbuka

·         Bunga atas modal dibatasi

·         Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota sesuai jasanya.

·         Penjualan sepenuhnya dengan tunai

·         Barang yang dijual harus asli dan tidak dipalsukan

·         Menyelenggarakan pendidikan kepada anggotanya sesuai prinsip koperasi

·         Netral terhadap politik dan agama

3. Prinsip Koperasi menurut Raiffeisen

Menurut Freidrich William Raiffeisen (1818-1888) , dari Jerman , prinsip koperasi adalah sebagai berikut.

·         Swadaya

·         Daerah kerja terbatas

·         SHU untuk cadangan

·         Tanggung jawab anggota tidak terbatas

·         Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan

·         Usaha hanya kepada anggota

·         Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang

4. Prinsip Koperasi menurut Herman Schulze

Prinsip koperasi menurut Herman Schulze (1800-1883) adalah sebagai berikut.

·         Swadaya

·         Daerah kerja tak terbatas

·         SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota

·         Tanggung jawab anggota terbatas

·         Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan

·         Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota

5. Prinsip Koperasi menurut ICA ( International Cooperative Alliance)

ICA didirikan pada tahun 1895 merupakan organisasi gerakan koperasi tertinggi di dunia. Sidang ICA di Wina pada tahun 1966 merumuskan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut.

·         Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat

·         Kepemimpinan yang demokrasi atas dasar satu orang satu suara

·         Modal menerima bunga yang terbatas, itupun bila ada

·         SHU dibagi menjadi 3:

·         Sebagian untuk cadangan

·         Sebagian untuk masyarakat

·         Sebagian untuk dibagikan kembali kepada anggota sesuai jasanya

·         Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus-menerus

·         Gerakan koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional

6. Menurut UU No.12 tahun 1967

Terdapat 4 undang-undang menyangkut perkoperasian yaitu:

v  UU No.79 Tahun 1958 tentang perkumpulan koperasi

v  UU No.14 Tahun 1965

v  UU No.12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian

v  UU No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian

7. Menurut UU No.25 Tahun 1992

Prinsip-prinsip koperasi adalah sebagai berikut:

v  Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

v  Pengelolaan dilakukan secara demokratis

v  Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

v  Pemberian balas jasa terhadap modal terbatas

v  Kemandirian

v  Pendidikan perkoperasian

v  Kerjasama antar koperas

Sekian penjelasan panjang tentang pengertian koperasi, tujuan dan fungsi koperasi serta jenis jenis koperasi. Harap diperhatikan juga pada bagian struktur organisasi koperasi serta fungsi dan wewenang tiap jabatan di koperasi dan prinsip prinsip yang dipegang oleh koperasi itu sendiri.